Aksi George Soros sering digambarkan layaknya sebuah skenario catur politik yang cerdik. Salah satu istilah yang kerap digunakan untuk menjelaskan dugaan strategi tersebut adalah shock politics, atau kejutan politik. Dalam narasi ini, sebuah negara tidak harus diguncang secara langsung dari luar. Cukup dengan memanfaatkan kekuatan sosial yang sudah ada, kemudian menambahkan sedikit percikan pada situasi yang sedang memanas, maka guncangan besar dapat terjadi dari dalam.
Narasi shock politics menggambarkan sebuah proses yang berlangsung secara bertahap. Kelompok-kelompok yang kritis terhadap rezim disebut terlebih dahulu diperkuat melalui dukungan filantropi. Setelah kondisi dianggap matang, tekanan sosial diperbesar melalui demonstrasi, pemberitaan media, dan isu-isu sensitif. Pada tahap berikutnya, tekanan tersebut diyakini dapat berkembang menjadi krisis politik yang mengguncang pemerintahan.
Dalam teori tersebut, Soros kemudian ditempatkan sebagai salah satu aktor yang berada di balik rangkaian proses itu. Namun, narasi ini sendiri merupakan sebuah klaim yang sulit dibuktikan secara empiris. Meski demikian, pola shock politics terus digunakan oleh sebagian kalangan untuk menjelaskan berbagai pergolakan politik di negara berkembang, termasuk ketika terjadi demonstrasi besar dan pergantian kekuasaan.
DARI PENDANAAN KE TEKANAN POLITIK
Menurut narasi shock politics, tahap pertama dimulai dengan memperkuat kelompok-kelompok yang kritis terhadap rezim yang berkuasa. Dukungan tersebut disebut dapat disalurkan melalui kegiatan filantropi kepada LSM pro-demokrasi, media independen, organisasi mahasiswa, hingga tokoh-tokoh oposisi. Tujuan yang terlihat di permukaan adalah memperkuat pendidikan, kebebasan media, partisipasi masyarakat, serta mekanisme check and balance dalam kehidupan politik.
Namun, bagi penganut teori ini, bantuan tersebut dipandang lebih dari sekadar kegiatan sosial. Dukungan jangka panjang dianggap sebagai investasi untuk membangun kelompok-kelompok yang suatu saat dapat menjadi kekuatan penggerak ketika kondisi politik berubah. Ibarat menanam benih, kelompok-kelompok tersebut dibiarkan berkembang sampai memiliki cukup kekuatan untuk menghasilkan tekanan politik.
Tahap berikutnya adalah ketika kondisi dianggap sudah matang. Isu-isu sensitif mulai menjadi perhatian publik dan tekanan sosial semakin besar. Demonstrasi massa, pemberitaan media, konferensi pers organisasi masyarakat sipil, maupun pengungkapan skandal pejabat menjadi bagian dari tekanan tersebut. Dalam gambaran teori shock politics, mahasiswa turun ke jalan memprotes korupsi, LSM mengecam kebijakan pemerintah, sementara media membuka berbagai persoalan yang melibatkan pejabat.
Pada tahap ini, sebuah gerakan masih dapat terlihat sebagai gerakan masyarakat yang spontan. Namun, teori tersebut justru melihat adanya kemungkinan orkestrasi yang tersembunyi di balik rangkaian peristiwa tersebut. Berbagai kelompok yang bergerak di ruang publik dianggap seperti sebuah orkestra, sementara terdapat dugaan adanya 'dirijen' yang mengatur arah dan momentumnya.
Tahap terakhir adalah apa yang disebut sebagai shock atau guncangan politik. Tekanan sosial yang sebelumnya berlangsung dalam bentuk demonstrasi dan kritik dapat berkembang menjadi krisis politik terbuka. Aksi damai dapat berubah menjadi kerusuhan, bentrokan dengan aparat dapat menimbulkan korban, dan situasi darurat dapat muncul. Dalam narasi ini, guncangan tersebut kemudian dapat membuat pemerintah goyah dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih drastis, seperti pengunduran diri pemimpin, percepatan pemilu, atau perubahan kebijakan.
Seluruh rangkaian tersebut digambarkan sebagai sebuah proses: membangun kekuatan sosial, memperbesar tekanan, kemudian memanfaatkan krisis sebagai titik perubahan. Akan tetapi, hubungan sebab-akibat seperti ini merupakan bagian dari narasi teori shock politics dan tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh peristiwa tersebut benar-benar dirancang oleh satu aktor tertentu.
DARI REVOLUSI WARNA HINGGA INDONESIA
Narasi shock politics kemudian tidak hanya digunakan untuk membaca situasi di satu negara. Setiap kali terjadi revolusi atau pergantian kekuasaan yang melibatkan gerakan rakyat, teori mengenai campur tangan asing kerap muncul. Dalam tuduhan semacam itu, nama George Soros sering disebut bersama National Endowment for Democracy atau NED, CIA, maupun kombinasi dari berbagai aktor Barat lainnya.
Gelombang yang dikenal sebagai revolusi warna di Eropa Timur dan Asia Tengah sejak awal 2000-an sering dijadikan contoh. Revolusi Mawar di Georgia pada 2003, Revolusi Oranye di Ukraina pada 2004, dan Revolusi Tulip di Kyrgyzstan pada 2005 disebut oleh kalangan konspirasis sebagai bukan semata-mata gerakan domestik. Mereka menunjuk pada aktivitas yayasan Soros maupun NED yang memang memberikan dukungan kepada masyarakat sipil di negara-negara tersebut sebelum aksi massa berlangsung, lalu menggunakan hubungan tersebut sebagai dasar dugaan adanya campur tangan asing.
Pola yang sama juga digunakan untuk menjelaskan Arab Spring yang mengguncang Timur Tengah pada awal 2010-an. Sebagian pihak menuduh adanya agenda Soros dan aktor asing untuk menggulingkan pemimpin tertentu dan mendorong munculnya pemerintahan yang lebih pro-Barat. Dalam narasi shock politics, keberadaan dukungan terhadap masyarakat sipil ditempatkan sebagai bagian dari rangkaian yang lebih besar menuju perubahan politik.
Indonesia pun tidak luput dari cara pandang tersebut. Ketika demonstrasi mahasiswa terjadi secara serentak di berbagai kota, muncul anggapan bahwa rangkaian aksi tersebut terlalu terkoordinasi untuk dianggap sebagai gerakan spontan. Bahkan simbol-simbol yang digunakan demonstran, seperti bendera bajak laut dari anime One Piece, ikut ditafsirkan sebagai kemungkinan indikasi pengaruh dari luar.
Dalam transkrip, disebut pula adanya seorang analis geopolitik asing yang diwawancarai media Rusia dan mengaitkan penggunaan simbol budaya populer tersebut dengan pola pengaruh luar. Dari sudut pandang teori shock politics, kesamaan pola demonstrasi di Indonesia dengan peristiwa di negara lain kemudian dianggap sebagai indikasi bahwa Indonesia sedang mengalami skenario yang serupa.
Namun, validitas hubungan tersebut tetap sulit dipastikan. Pendukung teori shock politics melihat kesamaan kronologi, keterlibatan LSM dan media, isu pemicu, serta momentum politik sebagai pola yang saling berkaitan. Sebaliknya, para skeptis berpendapat bahwa kemarahan masyarakat di berbagai negara dapat muncul secara mandiri karena menghadapi persoalan yang serupa, tanpa harus dikendalikan oleh aktor asing.
SHOCK POLITICS SEBAGAI NARASI POLITIK
Terlepas dari benar atau tidaknya teori tersebut, shock politics kemudian tidak hanya berfungsi sebagai penjelasan mengenai apa yang terjadi di jalanan. Ia juga dapat menjadi sebuah lensa untuk memahami pergolakan politik. Narasi ini menawarkan penjelasan yang sederhana: di balik kerumunan massa, demonstrasi, dan asap gas air mata, terdapat kemungkinan adanya aktor yang mengatur peristiwa dari balik layar.
Menariknya, tuduhan mengenai campur tangan asing tidak selalu datang dari kelompok yang sama. Narasi tersebut juga dapat muncul ketika pemerintah sedang menghadapi tekanan besar. Ketika demonstrasi meluas dan tuntutan publik semakin kuat, pihak yang berkuasa dapat menjadikan aktor eksternal sebagai kambing hitam untuk menjelaskan gejolak yang terjadi. Dengan begitu, perhatian publik dapat bergeser dari tuntutan demonstran kepada dugaan mengenai siapa yang dianggap berada di belakang demonstrasi.
Dalam kerangka tersebut, menuduh adanya aktor asing dapat memiliki fungsi politik. Sentimen patriotik dapat dibangkitkan, sementara kelompok oposisi lokal dapat digambarkan sebagai pihak yang bekerja untuk kepentingan luar. Soros kemudian menjadi sosok yang mudah ditempatkan dalam narasi tersebut karena ia memang memiliki jaringan filantropi internasional dan telah lama mendukung berbagai program masyarakat sipil.
Pada saat yang sama, adanya pendanaan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kendali langsung atas demonstrasi, kerusuhan, atau pergantian kekuasaan. Hubungan sebab-akibat semacam itu membutuhkan bukti yang lebih spesifik.
Dalam ilustrasi mengenai Indonesia, ketika terjadi kerusuhan besar, pemerintah disebut segera berbicara mengenai kemungkinan adanya aktor intelektual dan agenda asing di balik kekacauan. Setelah isu tersebut dilempar ke ruang publik, nama Soros dan M.I.D. kemudian ikut disebut-sebut. Akibatnya, fokus pembicaraan dapat bergeser dari tuntutan demonstran dan kebijakan yang dipersoalkan menjadi perdebatan mengenai benar atau tidaknya teori konspirasi.
Di sinilah shock politics memperoleh makna yang lebih luas. Kejutan tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga dalam opini publik. Narasi mengenai adanya dalang asing dapat mengubah cara masyarakat melihat sebuah gerakan: dari persoalan domestik menjadi persoalan campur tangan asing. Karena itu, memahami shock politics tidak cukup hanya dengan bertanya apakah teori tersebut benar atau salah. Penting pula melihat bagaimana narasi tersebut digunakan, siapa yang menyebarkannya, dan bagaimana narasi itu memengaruhi cara publik memahami sebuah krisis politik.
Bersambung........